Pengadilan Agama Sampit Ikuti Tindak Lanjut Penyelesaian Penertiban BMN Dalam Rangka Implementasi SIMAN v2
Sekretaris Pengadilan Agama Sampit Isnaniyah, S.Ag. Serta Plt. Kasubbag Umum dan Keuangan/Operator BMN Dwira Kurnianto Widodo, S.T. mengikuti Kegiatan Tindak Lanjut Penyelesaian Penertiban BMN dalam rangka Implementasi Siman v2 pada Satuan Kerja di Wilayah Kalimantan Tengah oleh Tim Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI pada tanggal 21 Mei 2024 di Ruang Isen Mulang Lt. 2 Pengadilan Tinggi Palangkaraya Jalan RTA. Milono Nomor 9 Palangka Raya.
Berdasarkan surat Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 794/KPT.W16/PL1.2/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Penertiban BMN Dalam Rangka Implementasi SIMAN v2. Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Sujatmiko dengan narasumber dari Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Adi Mardiansyah, S.Kom., M.M. Para peserta kegiatan ini diminta untuk menyelesaikan dan melengkapi data pada Aplikasi SIMAN v1 sebagai berikut: kelengkapan data aset tanah, kelengkapan data aset angkutan bermotor, kelengkapan data aset gedung dan bangunan serta kelengkapan data aset rumah negara.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.