Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur dan bisa diusulkan untuk ABT Tahun Anggaran 2024 melalui e-iplans.
Senin 5 Februari 2024 pukul 09.00 WIB dilaksanakan Rapat Tim Pengelola Keuangan Pengadilan Agama Sampit bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Agama Sampit, yang diikuti oleh seluruh Pengelola Keuangan Pengadilan Agama Sampit.
Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Pengadilan Agama Sampit Isnaniyah, S.Ag. yang juga merangkap sebagai KPA dan PPK. Pada rapat tersebut dibahas terkait Pengajuan revisi Halaman III DIPA Triwulan I yang batas waktu akhir pengajuannya tanggal 19 Februari 2024. Karenanya pada kesempatan tersebut disampaikan pagu kegiatan/komponen atau sub.komponen mana saja yang perlu direvisi baik DIPA 01 maupun DIPA 04.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.